Peran Korem 033 WP Di Tanjungpinang

PENEKANAN PANGLIMA TNI TTG IMPLEMENTASI NETRALITAS TNI

¨Pertama, setiap prajurit TNI, baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tdk memberikan bantuan dlm bentuk apapun kepada peserta Pemilu dan Pilkada, baik Parpol atau perseorangan.

¨Kedua, tdk melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU atau KPUD dan/atau Panwaslu atau Panwasda. 

¨Ketiga, tdk memberikan komentar, penilaian dan mendiskusikan apapun terhadap identitas maupun kualitas salah satu Parpol atau perseorangan peserta Pemilu dan Pilkada.

¨Keempat, setiap prajurit baik perorangan maupun institusi wajib utk selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya, serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hirarkis apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu atau menggagalkan Pemilu dan Pilkada.

¨Kelima, setiap pimpinan atau komandan atau atasan berkewajiban untuk memberikan pemahaman tentang netralitas TNI

¨Keenam, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta melaporkan setiap perkembangan situasi atau hal-hal menonjol kepada Panglima TNI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *