KPH Penting Di Daerah Kepulauan Riau

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Sosialisasi Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Tahun 2017, bertempat diruang Rapat Utama Kantor Walikota Batam, Batam Centre (28-07-2017).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Batam; Direktur Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan atau yang mewakili; Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau yang mewakili; Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Batam atau yang mewakili; Kepala Badan Pertanahan Kota Batam; Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang; Kepala Balai DAS HL Sei Jang Duriangkang atau yang mewakili; Camat lingkup Kota Batam, dan Seluruh stake holder yang terkait bidang kehutanan.

Kota Batam memiliki kondisi fisik dan biofisik yang spesifik. Sebagian besar merupakan lautan dan daratannya terdiri dari pulau-pulau dimana sebagian merupakan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia. Meskipun dengan luas kawasan relatif kecil, namun permasalahan yang dihadapi cukup kompleks. Dengan adanya sinergitas lembaga-lembaga terkait di Lingkup Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Berbagai masalah yang muncul di sektor kehutanan antara lain disebabkan karena belum tercapainya kondisi kawasan hutan yang mantap. Kawasan hutan yang mantap harus memenuhi syarat antara lain:

1. Adanya kepastian hukum terhadap kawasan hutan;

2. Status kawasan hutan yang bebas konflik jangka panjang;

3. Diketahui letak, lokasi, luas dan kondisi penutupan lahan;

4. Dibatasi oleh batas alam atau buatan yang permanen;

5. Memenuhi azas legalitas dan legitimate sehingga diakui dan dihormati oleh seluruh pemangku kepentingan.

Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pembangunan KPH merupakan upaya memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia. Didalam Peraturan Pemerintah No 6/2007 jo PP No 3/2008 menegaskan bahwa seluruh kawasan hutan di Indonesia akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH, serta akan menjadi bagian penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota. KPH harus bersinergi dengan Rencana Pembangunan Daerah. KPH mengutamakan kemitraan/kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan sehingga KPH dapat berperan serta dalam penanggulangan permasalahan tenurial, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesepahaman antara para pihak terkait pembentukan KPHL Batam. perencanaan hutan dan rencana pengelolaan hutan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam harus sama-sama didukung demi terwujudnya kelestarian dan tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *