Pembangunan Infrastruktur Batam Diakui Pemko Se-Indonesia

Pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Batam dua tahun terakhir mendapat apresiasi dan pengakuan Pemerintah Kota lain di Indonesia. Hal ini tampak dengan diberinya kesempatan Walikota Batam untuk memaparkan pembangunan yang telah berlangsung dalam acara Rapat Kerja Nasional XIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernas XIII Apeksi) di Kota Tarakan pekan lalu.

“Walikota Batam berbicara di forum nasional karena ternyata di mata kawan-kawan Pemko se-Indoensia terobosan yang dilakukan Pak Wali untuk infrastrukturnya jadi rujukan. Dari 98 Walikota, Batam dan Balikpapan yang diberi kesempatan bicara,” kata Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dalam silaturahmi dan halal bi halal Kecamatan Lubukbaja di Nagoya Citywalk, Jumat (27/7) malam.

Pembangunan infrastruktur tak hanya menyentuh jalan utama. Tapi juga dilakukan hingga ke pemukiman melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK).

“Rakernas Apeksi kemarin mengusulkan tujuh butir ke Presiden. Satu di antaranya mengharapkan agar kelurahan mendapat perlakuan yang sama seperti desa, yakni Rp 1 miliar per kelurahan. Saya bilang, Batam sudah dapat, kami sudah terapkan itu,” tutur Amsakar yang mewakili Walikota dalam forum tersebut.

Ia mengatakan ada Rp 390 miliar yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur di Batam. Uangnya didapat dari hasil penghematan internal Pemko Batam. Berbagai belanja dan kegiatan yang tidak perlu sudah dipangkas.

Apresiasi ini tak hanya datang dari luar, tapi juga masyarakat Kota Batam. Pada setiap kesempatan pertemuan dan silaturahmi, warga menyampaikan terima kasih kepada Walikota Batam dan jajaran atas pembangunan yang telah dilakukan.

Tak hanya infrastruktur, bidang pelayanan juga mendapat perhatian dari pusat. Beberapa waktu lalu, kata Amsakar, Walikota Batam diundang Menteri PAN-RB dan Kepala Staf Kepresidenan untuk mendapat apresiasi terkait Mal Pelayanan Publik (MPP).

“MPP kita menjadi role model, contoh bagi Indonesia karena kita berhasil mengintegrasikan layanan dari 32 instansi, 472 jenis izin dan non perizinan yang melibatkan 170 personel. Di timur itu Tomohon, di barat yang jadi role modelnya itu Batam,” sebut Amsakar.

Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM ini mengatakan pekan lalu Batam juga menerima penghargaan di bidang kepariwisataan. Batam mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata untuk dua kategori. Yakni kota terbaik pelayanan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau dan 10 kota terbaik perkembangan kepariwisataannya se-Indonesia.

“Ini semua tak bisa diraih kalau masyarakat tidak bersatu, tidak sinergi. Tak mungkin dapat itu kalau tidak dapat support (dukungan) dari masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *