bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak bergantung terhadap transfer pusat.

Salah satu problematika klasik yang dihadapi Pemprov Kepri adalah ada bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak bergantung terhadap transfer pusat.Salah satu problematika klasik yang dihadapi Pemprov Kepri adalah ada bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak bergantung terhadap transfer pusat. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan PAD, DPRD meminta Pemprov menjadikan sektor pajak daerah diperluas pengelolaannya.

Hal ini dikatakan jurubicara fraksi PDIP Ruslan Kasbulatov saat memberikan jawaban pemerintah terhadap nota keuangan Ranperda Perubahan APBD 2018. “Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dimasing-masing wilayah Kabupaten kota dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi sampai dengan pertengahan tahun 2018,” kata Ruslan diruang Paripurna DPRD Kepri, Rabu (5/9). Kritik terhadap postur APBD 2018 juga mendapat kritik dari Fraksi Golkar. Lewat juru bicaranya, Thomas Suprapto, Golkar melihat target pendapatan pada APBD 2018 dinilai terlalu tinggi. Untuk itu, Pemprov perlu merasionalisasikan kebutuhan belanja pada perubahan APBD tahun anggaran.

Kekecewaan terhadap kinerja tim ekonomi Provinsi Kepri juga datang dari Fraksi PKS-PPP. Mereka melihat target penerimaan dari sektor labuh tambat yang sampai saat ini masih nol persen. Padahal, target penerimaan diperkirakan mencapai Rp60 miliar, dan target retribusi pelayanan kepelabuhan yang hanya 0,12 persen dari target Rp60,06 Miliar.
. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan PAD, DPRD meminta Pemprov menjadikan sektor pajak daerah diperluas pengelolaannya.

Hal ini dikatakan jurubicara fraksi PDIP Ruslan Kasbulatov saat memberikan jawaban pemerintah terhadap nota keuangan Ranperda Perubahan APBD 2018. “Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dimasing-masing wilayah Kabupaten kota dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi sampai dengan pertengahan tahun 2018,” kata Ruslan diruang Paripurna DPRD Kepri, Rabu (5/9). Kritik terhadap postur APBD 2018 juga mendapat kritik dari Fraksi Golkar. Lewat juru bicaranya, Thomas Suprapto, Golkar melihat target pendapatan pada APBD 2018 dinilai terlalu tinggi. Untuk itu, Pemprov perlu merasionalisasikan kebutuhan belanja pada perubahan APBD tahun anggaran.

Kekecewaan terhadap kinerja tim ekonomi Provinsi Kepri juga datang dari Fraksi PKS-PPP. Mereka melihat target penerimaan dari sektor labuh tambat yang sampai saat ini masih nol persen. Padahal, target penerimaan diperkirakan mencapai Rp60 miliar, dan target retribusi pelayanan kepelabuhan yang hanya 0,12 persen dari target Rp60,06 Miliar.

Dokumentasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *