Ka BPKAD Yuswandi, BP2RD Riany, Kajari Ahelya A, Kajati Kepri Sudarwidadi, kasus 3 M Segera Tuntas

Yuswandi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah minta agar cepat tuntas tidak berlarut -larut kasus yang menimpa biaya perolehan hak atas tanah ,sejak Oktober 2019 sampai sekarang belum tuntas.

Sudah 35 orang yang di panggil oleh Kajari Tanjungpinang Ahelya Abustam .
Hasil penelusuran dari PBN,Inspektorat,kabid BP2RD Yudi Ramdani,Ka BP2RD Riany,Kabid pajak Tino Dharma Surya dan mantan Kabid 2013-2015 sudah di periksa semua.

KPK RI Firli Bahuri dan Hj Pintauli Siregar SH MH unsur pimpinan KPK RI sudah monitor.

Bahkan Kajati Kepri Sudarwidadi SH MH minta segera di percepat penanganan perkara tersebut.

BPKAD tugasnya menyusun RKA,DPA,ikatan perjanjian hibah dll di semua Dinas,badan ,kantor ,camat,pertanggung jawaban nya ke Sekda Teguh.

Rahma Walikota Tanjungpinang telah berikan 6,6 Ha tanah di Dompak bentuk Hibah kepada Prof Agung Dharma Syakti sebagai Rektor UMRAH.
Padahal dulu zaman Gubernur Kepri Ismet Abdullah sudah di ganti rugi semua Pulau Dompak sekitar 900 Ha ,aneh nya banyak oknum kapling kapling kembali,sama hal nya Balai Wartawan dulu hibah 20 Ha zaman Abdul Manan Saiman.

Dana covid di anggarkan untuk Kota Tanjungpinang 15,7 milyar ,semoga transparan lugas dan berapa harga disinfektan dan hand sanitizer sebab beda beda harga bahkan habis pakai ,ini rawan semoga Kajati usut tuntas kasus kasus yang fokus kepentingan publik.

Kajati Sudarwidadi ,Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman sudah kompak dalam menangani perkara di Kepri ,edukasi pemahaman sanksi tegas juga di berikan .

Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau minta agar APBD P Dan APBD 2021 segera tuntas jangan ada lagi polemik di Kota Tanjungpinang ,yang tidak becus kinerjanya suka ngampu suka angkat telor cari muka tidak bisa kerja segera di ganti ,yang bermasalah jangan di pertahankan ,Dahlan Irwasda,dan BKD sudah berupaya keras melakukan pelatihan pembinaan.Semoga kasus yang belum tuntas segera di tuntaskan oleh Kajati Kepri ,agar tidak ada keraguan ASN dalam bekerja .Bila bersalah segera bila tidak sampaikan ,lugas transparan .Sebab KDH Dan Vertikal daerah mitra sejajar ,saling bersinergi.