Good Governance Di Kepri ,Tengku Arif F Sekda Provinsi Kepri

Konsep good governance telah terselenggara apabila memenuhi prinsip :Partisipasi masyarakat memiliki hak suara dalam mengambil keputusan baik langsung atau tidak langsung

Penegakan hukum yang bersipat  adil dan berlaku pada semua masyarakat di Kepri dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia

Transparansi terhadap semua kebijakan yang di ambil jujur mudah di akses  dan di pantau oleh masyarakat

Berorientasi pada konsesus ,kepentingan yg berbeda kebijakan yg prosedur ,berkeadilan semua masyarakat tingjatkan kesejahteraan warga kepri

Efektif efesiensi ,akuntabel bertanggung jawab atas kebijakan ,prospektif luas dan jauh kedepan tidak memihak suku agama etnis tertentu .

Saling bergandengan tangan saling gotong royong libatkan warga dialog agar sejuk sehat sejahtera ,45 DPRD Kepri ajak semua bersatu bangun kepri,Kata Dr H Tengku Arif Fadillah S Sos M Si sebagai Sekretaris Daerah Kepulauan Riau .

ADPMET :Asosiasi Daerah Penghasil Migas Energi Dan Terbarukan di Medan  Sumatera Utara ketika itu,semoga daerah penghasil dapat di berikan porsi yang lebih pada Riau Sumut Dan Kepri lewat DBH .

Tengku Arif Fadillah mengajak pada semua ASN ,PTT,Honor Daerah ayo bersatu bangun Kepri lebih baik ,tingkatkan layanan publik ,ijin dll gratiskan cepat tuntas.

Bantu Kepala Daerah visi misi yang sudah di janjikan lima tahun kedepan baik itu Gubernur ,Bupati ,Walikota ,Kata Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau .

Jumaga Nadeak SH MH Ketua DPRD Kepri ,Waka Dewi ,Raden ,Dahlan semoga selalu kritis dalam mengawasi pembangunan yang ada tepat guna tepat sasaran .

Kajati Kepri Hari Setiyono SH MH Dan Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman dan jajaran nya selalu mendorong agar pembangunan dapat berjalan sesuai RAB .

Jangan ada lagi proyek titipan A B C berikan kesempatan CV PT yang ada agar ada rasa keadilan demi kesejahteraan bersama ,jangan ada lagi monopoli ,oknum dewan di larang keras bermain proyek baik langsung maupun tidak langsung kata Ketua KPK RI Firli Bahuri ,kalau mau kaya jadi swasta bukan DPRD .

H Ansar Ahmad SE MM sebagai Gubernur Kepri sudah tegas ,keluarga dan kawan kawan di larang bermain proyek ,pelajaran pahit dua gubernur masuk penjara dan puluhan sudah ASN Masuk buih .

Hj Marlin Agustina SE MM sudah ingatkan ,bagi OPD Kabid Sekretaris yang ikut ikutan bermain proyek sanksi Rombak pindah non job tegas Pintauli Siregar SH MH Wakil Ketua KPK RI .

Sebab Hp dan alamat saudara sudah di monitor bahkan KPK RI Lagi berada di Kepri monitor lelang proyek dll ,hindari jangan serakah tamak rakus pasti selamat dunia akhirat ,pasti di catat yang baik dan buruk ,Mendagri Tito Karnavian ,Menpan RB Tjahjo Kumolo sudah ingatkan ,untuk itu Pilkada bisa saja akan lewat DPRD ,sebab puluhan dan ratusan milyar baru menang kata Qodari Pengamat Politik bukan rahasia umum lagi ,sponsor barter sudah gigit jari kondisi saat ini .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *