45 DPRD Kepri, Bertahan Kah 2024 ?
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH MH Dari PDIP Alumni Universitas Islam Riau, Dewi K Waka dari Golkar, Raden Dari PKS, Dahlan dari Nasdem.
APBD, APBN yang masuk tahun 2022 sudah meningkat, bisa saja 15 Triliun di tujuh kab kota se Kepri, penduduk hanya 2 juta luas darat hanya 5 % selebihnya lautan.
Dana reses atau pokok pikiran setiap tahun sekitar 300 milyar, terserah mau bangun apa, fasum dll.
Dana Humas di Sekwan harus transparan, siapa yang nikmati dana itu, buat karangan bunga pernah papan 100.000,- spanduk atau baleho 25.000 per meter cetak.
Sewa advertising bervariasi, tergantung milik siapa? Dokumentasi dan alat tulis kantor, rehab dll.
Partai baru sudah muncul 9 parpol, ini persaingan juga, belum lagi Ketua, Sekretaris, Bendahara harus bisa peka peduli turun ke konstituen, berikan yang terbaik, finansial harus cukup awal 2024 sudah ramai Pileg, Pilkada tahun 2022,2023 sudah ramai.
Parpol yang punya media ada Surya Palloh, Hari T, Abu Rizal, dan ada juga di belakang layar, atau sponsor.
Bisa juga lewat rumah ibadah dor to dor, WA group, youtube, fb, online, penyebaran informasi sangat cepat kondisi saat ini, satu menit sudah sampai kemana mana.
45 DPRD Kepri kalau di survey hari ini, hanya 30 % yang bertahan, bisa jadi karena covid, karena ekonomi, rakyat butuh sentuhan, namun belum terlambat.
Sering dialog, sering komunikasi, HP 24 Jam di jawab di balas, dengar lihat eksekusi. Dana parpol pernah satu dewan 30 juta kab kota dan Provinsi.
Kalau di pusat di hitung pernah satu suara, kantor harus siap, mobil operasional, ambulan, dan alat tulis kantor, belum lagi PAC, DPC, DPD pengurus minta ini dan itu, untuk sosialisasi.
Gaji DPRD Kab Kota dll sekitar 20-30 juta tergantung APBD, Gaji DPRD dll Provinsi sekitar 25-50 juta tergantung APBD .
Kepala Daerah, Ketua DPRD bila satu parpol sangat mudah koordinasi nya, namun yang sulit itu beda partai, saling intai intip dll.
Bupati, Walikota, Dan Wakil nya bila mau calon minimal 10-50 milyar, saksi, sosialisasi, spanduk, kaos, partai, dll belum lagi ketika terpilih di awasi oleh vertikal dan KPK RI, LSM, PERS dll.
Gubernur mau jadi sekitar 30-200 milyar tergantung penduduk dan pemilih nya, DPR RI bila mau terpilih 1-20 milyar , sama juga DPD RI.
Pertanyaan nya? Bisa kah DPR, MPR, DPD RI Buat regulasi Walikota, Bupati di pilih lewat DPRD, Wakil di tunjuk dari ASN, TNI, POLRI Hemat biaya, Gubernur di pilih lewat DPRD, Wakil di tunjuk, sehingga tidak ada lagi tersangka, terpidana terdakwa.
Ibarat Gunung kelihatan indah Demokrasi, namun di dalam macam macam? Ibarat panjat pinang? Lihat saja Apri Sujadi Bupati Bintan baru tiga bulan jabat sudah di tangkap KPK RI.
Dua Gubernur di Kepri di tangkap KPK RI, Di Sumut, Riau dll juga banyak yang masuk penjara.
ASN, Kontraktor dll, ini muara nya akibat biaya tinggi Pilkada, Pileg. Serta lain nya, bisa saja Pilpres juga di pilih lewat DPR, DPD, MPR hemat tidak gaduh dari Wakil Ketua Bawaslu Kepri Syahban Siregar SH, 2002.
