K Mufidayati Waka Komisi IX DPR RI Kunker

Kunjungan kerja DPR RI tampung keluhan warga tentang honor dan PMI Ilegal agar segera buat kebijakan yang pro rakyat

Honor jutaan orang gimana ini? Harus ada kepastian hukum yang jelas, dari Menpan RB dan Menkeu, Mendagri

Begitu juga PMI Ilegal, hendaknya dari kampung halaman, semua yang mau berangkat ke luar negeri baik itu ABK, IRT dll mestinya di tanggung semua oleh negara paspor, permit dan dokumen lain, begitu sudah kerja di luar negeri potong 20 % dari gaji nya, pasti mau

Honor daerah, PTT biarkan saja daerah yang rekrut, terkecuali ASN, sehingga ada kebijakan KDH baik itu Gubernur, Bupati, Walikota

Bila perlu APBD bentuk gelondongan, rakyat sulit, rakyat lapar tunggu administrasi tahun berikut nya, karena sistem, ini yang rusak, namun Kepala Daerah punya dana operasional 0,15 % dari APBD hal ini mestinya untuk ini

Joko Widodo lagi di demo terus sampai Desember 2022 dari buruh, petani, nelayan dll, semoga aman damai sehat, Pilpres, Pileg nyaman, atau lewat DPR, DPD, MPR, DPRD biar sisa duit tersebut bisa bangun rumah miskin gratis 34 Provinsi 76 Triliun, kalau lewat perwakilan habis 10 Triliun

Bangun rumah miskin gratis 66 Triliun bagi 34 , lahan, bahan bangunan dll di bantu oleh Gubernur, bupati, Walikota insya Allah bagus nyaman sehat legesi, Kata Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *