LHKPN Bisa Saja Di Lapor Sekian, Nyata Nya?
Bila ingin Presiden RI Joko Widodo untuk mendata, seminggu tuntas, berikan pada Sekda , Komandan masing masing di daerah, bersama Inspektorat sangat mudah, sepanjang di ajak tobat, tomas, toga, dll ajak, datangi ke rumah rumah
Golongan II- IV Dan Serda – Jenderal, Bripda – Jenderal Pol dan seluruh pegawai, bisa tak sulit
Anak berapa, istri, keluarga nya siapa saja, aset berapa, katakan gaji dll 30 juta sebulan, uang pengeluaran pulsa, listrik, air, makan minum, bayar tak terduga, pembantu berapa, yang dia simpan berapa, harta warisan, hasil kerja atau harta orang tua nya
Kadang kita tak habis pikir lihat lah Sambo dkk, Teddy dkk sungguh ngeri kita lihat, kalau kita kaji dari Sumbar ke Jakarta bisa lolos, gimana ceritanya di Merak?
Belum lagi pengakuan Linda, ngeri lah, bahkan bila Sambo pangkat bintang dua, dari AKP – Bintang dua saja yang bisa pengaruh dll bila mau
Karena AKP sudah jabat Kasat begitu juga Irjen sudah bisa Kapolda
Itu yang terlihat, yang tak terlihat, sementara kita gaji 15 juta saja tak bisa simpan ini dan itu, terkecuali merampok atau korupsi
Kadang bangga nya dia bilang di kedai kopi saya punya aset 2 hektar, ruko 4 , apartemen dll, ngeri kita lihat di daerah.
KPK pasukan nya hanya 1800 orang, duit APBN 1,3 Triliun duit rakyat juga tuh
Tergantung, kalau menjabat niat nya cari harta ya Serakah Tamak dan Rakus
Menkeu Sri Mulyani diminta mundur, begitu juga yang sudah viral di minta mundur, sementara bila mau data seminggu tuntas di daerah tergantung Sekda, Forkopinda, datangi ke rumah rumah nya tuntas , kadang panas panas tai ayam, habis itu senyap. Nanti apa lagi? 231 media di Kepri dapat duit rakyat, investigasi, ratusan nama nama bantuan, coba di investigasi ada yang dapat 30-1 milyar bervariasi.
Rakyat mau makan aja sulit, mau beli rumah saja tak mampu bayar DP, mau beli kendaraan aja sulit, betul juga apa yang di sampaikan oleh Bupati Meranti M Adil
Tahun politik sudah berjalan, 14 Febuari 2024 sudah terpilih, semua tergantung rakyat yang memilih. Tanggal 15/3/2023 akan ada rapat di DPR Bersama Ahmad Doli Kurnia Tanjung Komisi II bersama KPU, Bawaslu , Mendagri dll, Kata Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau.
