UU Perampasan Aset Atau Pembuktian Terbalik?
Margarito Kamis Pakar tata negara mengatakan benar adanya Bambang Pacul, tergantung Ketum Partai
Zainal Arifin Muktar Pakar hukum, soal UU TPPU, 2009 aset rekavery, sita kekayaan yang tidak patut, bisa di sita
Urus aset, proses nya semua sudah ada, sampai sekarang tidak terjadi
Tata negara legislasi, Presiden jauh lebih besar, paska amenden, di banding DPR, UU Ke pemerintah dan DPR
Margarito punya kewenangan buat Perppu, UUD Presiden dan DPR
Korupsi segera berantas, niat tulus iklas
Johan DPR RI PDIP pernah tidak setuju dengan Ketua Fraksi dari berbagai hal, boleh di tanyakan ke DPR, Namun begitu voting kan kalah, artinya tak ada guna juga tolak
Ujung nya 9 Ketum Partai juga yang menentukan lewat Ketua Fraksi, Ketua Komisi, perpanjangan tangan Ketua Partai
KPK RI Firli Bahuri pernah obok obok dua rumah di Kepri toh akhirnya bebas melanggeng, artinya keseriusan belum
Banyak yang di sebut di periksa KPK RI cukai rokok di Bintan hanya ada dua jeruji besi
Kadang kita heran juga gaji dll 30 juta, anak 4 , punya mobil 5 , motor 3 , rumah tiga di pekan baru, jakarta dll, sementara beli pula sebulan 1 juta, air 500 ribu, listrik 3 juta, makan minum 5 juta karena empat sehat lima sempurna, biaya sekolah anak dll, belum lagi gaji ART, belum lagi bayar BBM, tak patut, artinya Dugaan Korupsi, dugaan fee dll, Kata Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau
Kekuasan sangat besar kata Zainal Arifin, urgensi perampasan aset, Perppu Ormas, perppu tenaga kerja, apa alasan, kemudian 2003 , menggantungkan pada Partai
Akselerasi, koalisi cukup gemuk, hanya dua parpol Demokrat, PKS yang oposisi
Ray Rangkuti tidak setuju Perppu, Mahfud Menkopolhukam mestinya cek dulu, biar tidak gaduh, tanda tangan
Mahfud, Sri Mulyani, Ivan PPATK ada kemungkinan akan di ganti
Presiden RI Joko Widodo sudah di dukung 7 Parpol besar. Pendidikan politik, pemilu, caleg, arah parpol, Caleg biaya besar bila mau terpilih.
Cermat betul, bila tidak akan terus gaduh, hingga tak berujung, lihat Joko Santoso dan Wiranto ketika itu teduh, bijak
Bisa saja Andika Perkasa, Dudung A, Chairul Tanjung, Rektor UGM akan masuk ke Pemerintahan, biar tidak gaduh, rakyat lagi jerit sulit, lapar, muncul 349 Triliun, bahaya bila gaduh terus. Pileg, Pilpres 14 Febuari 2024 , semoga.