PR Buat Lenna Pasaribu SH MH Kajari Tanjungpinang?
Banyak kasus ketika Kajari lama, yang telah di periksa ada puluhan orang, namun belum sampai ke PN Tipikor Tanjungpinang
Pertama Kasus puluhan yang di periksa kasus Pelabuhan Dompak, sampai sekarang senyap
Kedua kasus RSUD yang tarik uang 5 milyar ketika itu, di saat jam libur, eks RSUD dkk sudah di periksa tak berujung
Kasus Kampung Bugis 34 milyar, ada dugaan tanda tangan dan konsultan, atau yang di masukan namanya tak pernah teken, namun masuk dalam kegiatan tersebut, sudah di periksa
Kasus SPPD Fiktif oknum sekwan atau oknum dewan banyak yang di periksa ketika itu, belum juga ada tersangka nya
Kasus Waduk Sei Jang 16 milyar sudah di periksa belum juga masuk di Sidang PN
Kasus Mafia tanah di lintas barat 19 tersangka belum tuntas ini PR buat Kajari Bintan
Kasus jembatan tanah Merah belum juga tuntas di Bintan, sudah banyak di panggil
Kasus 14 Puskesmas sudah puluhan di periksa, namun belum jelas sampai sekarang
Kasus Tugu kerupuk belum juga ada tersangka, sudah banyak di periksa oleh Kejati Kepri
Kasus Hibah, proposal , mou, 231 media yang nikmati duit rakyat sudah banyak di periksa, baru masuk jilid II
Kajati Kepri Rudi Margono SH MH, Wakil Kejati Darmawan SH MH lagi kumpulkan alat bukti, sebelum lebaran agar tuntas, sehingga tak ada asumsi asumsi, begitu juga kasus Iped pengadaan ini milyaran juga belum juga, senyap
Kasus TVRI 10 milyar masih mangkrak, perlu di audit investigasi, kasus hibah KPU, BAWASLU 75 milyar segera audit investigasi, beli ATK, buat baleho, SPPD, beli mobil, dan kebutuhan lain nya
Kasus tukar guling RRI dari Batu dua ke Km 36 Arah Tanjung Uban
Kasus tunjangan perumahan 7,5 milyar, bebas di ketok palu hakim, JPU lagi banding, semoga kita tunggu gebrakan Kajari Bintan, Kajati Kepri, Kajari Tanjungpinang, sama sama baru semua, pikiran baru cerdas, gebrakan nyata, semoga Kata Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau
Proyek yang sedang berlangsung, lelang segera di kontrol semua, biar transparan jelas tuntas tepat waktu efektif efesiensi. Proposal dll harus ada rasa empati, kebersamaan, jangan lho lho lagi gantian duit rakyat APBD tersebut. KDH, OPD, DPRD?
