Ada Wacana Pilpres, Pilkada Gub, Bup, Walikota Di Pilih Lewat DPR, DPRD?

Syahban Siregar SH Pengamat Sosial Media Di Kepulauan Riau mengatakan, ketika mau daftar ke Parpol, bayar ini dan itu lewat tingkat bawah, menengah dan atas

Belum lagi bayar saksi dan sosialisasi, kaos, baleho, bayar tim sukses dan tim lainnya

Bahkan ASN di tarik kesana kemari, ketika sudah terpilih, bahkan bupati, walikota beda pandangan, bahkan gubernur nya juga beda parpol

Biaya besar untuk Caleg DPRD KAB KOTA sekitar 500 juta- 1 milyar, untuk Provinsi sekitar 1-5 milyar, untuk DPR, DAN DPD RI sekitar 1-20 milyar tergantung jumlah pemilih di daerah itu

Untuk Pilgub mau menang sekitar 10-100 milyar tergantung jumlah pemilih, rata rata 100.000 saja kali jumlah pemilih untuk menang sudah berapa duit

Balik modal, kroni kroni, konco konco dan bahkan ASN tak layak karena tim ses jadi itu barang jadi Kadis

Bahkan proyek di kapling kapling oleh oknum oknum tertentu, tim khusus sampai 10-100 orang, sungguh habis duit untuk gaji itu ini

Belum lagi pokok pikiran belum muncul sudah di minta fee dan lainnya, ibarat gunung kelihatan indah, tapi di dalam ngeri

Tito Karnavian Mendagri, Bambang S Ketua MPR RI dan sebagian Ketum Partai ada setuju ada tidak setuju, namun tergantung Regulasi, Aturan yang di sepakati oleh DPR, Pemerintah

Menkopolhukam juga lagi bahas, Menkeu, sehingga hemat biaya, rakyat makmur, duit tak bayak habis, benturan etnis tak ada, cukup lewat dewan dan sebagian di tunjuk lewat pusat, tergantung

Bahkan Amien Rais dan lainnya sebagian setuju si ubah, aturan, UUD dll, semua nya tergantung niat tulus iklas, kondisi saat ini siapa banyak duit dia yang jadi, tak mau tahu lagi dengan rakyat, balik modal, tiaraf, dan mencari pundi pundi besar. Prof Yusril juga ada baik nya di pilih lewat dewan.

Kita tunggu kesepakatan bersama, regulasi. Contoh sekarang Pj gubernur, bupati, walikota bagus, karena tak banyak duit keluar, kata Mendagri Tito Karnavian. Apakah Joko Widodo atau PRABOWO – GIBRAN.

Kita lihat di PN TIPIKOR di daerah sampai ke pusat, lihat hasil rekaman ,tentang saksi,bukti,keterangan lainnya,barang bukti dll dan ini bisa jadi kebijakan secara nasional, kita tunggu.

Rakyat butuh lapangan kerja banyak, pabrik banyak, sembako stabil, TK – SMU Sederajat gratiskan semua, berobat WNI semua gratis, bayar ringan sedang tinggi, aman nyaman lancar, akses darat, laut dan udara di buka semua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *